NOLKILO - DPRD DKI Jakarta berencana melakukan Hak Interpelasi terhadap Jokowi terkait program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Saat ini ada 32 anggota DPRD yang ikut tandatangan hak interpelasi tersebut.
Menurut Anggota DPRD DKI Achmad Nawawi, hal ini diambil karena Ahok tetap bekerja sama dengan Askes dalam pelaksanaan kartu Jakarta sehat (KJS). Nawawi menilai bahwa dari sisi pencairan klaim yang sulit, membuat citra Askes di mata rumah sakit sudah ada penilaian tersendiri. Hal ini inilah yang kemudian menurutnya membuat rumah sakit pun tak maksimal melayani masyarakat. (sumber)
KJS sendiri menjadi ramai ketika ada 16 Rumah Sakit (RS) Swasta yang menyatakan mundur dari program kesehatan warga Jakarta ini. Pemprov DKI bertekad tidak akan meninggalkan rakyat yang sakit dan hendak berobat sehingga berpedoman KJS harus tetap berjalan. Mengenai rencana kenaikan premi, Pemprov DKI masih harus mengkalkulasi ulang.
"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu-ganggu, kan ganggu-ganggu itu namanya ngomonglah, diajak bicara tiap menit aja kita siap, tiap jam kita buka kok, itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaaan. Dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok, ini rakyat sendiri ditinggal," jelas Jokowi, Gubenur DKI Jakarta.
Apabila nanti DPRD akan menggunakan hak interpelasinya maka Jokowi siap menjelaskan detailnya. "Ya nggak apa-apa, nggak masalah, wong kita bisa menjelasin," kata Jokowi.
Menurut Anggota DPRD DKI Achmad Nawawi, hal ini diambil karena Ahok tetap bekerja sama dengan Askes dalam pelaksanaan kartu Jakarta sehat (KJS). Nawawi menilai bahwa dari sisi pencairan klaim yang sulit, membuat citra Askes di mata rumah sakit sudah ada penilaian tersendiri. Hal ini inilah yang kemudian menurutnya membuat rumah sakit pun tak maksimal melayani masyarakat. (sumber)
KJS sendiri menjadi ramai ketika ada 16 Rumah Sakit (RS) Swasta yang menyatakan mundur dari program kesehatan warga Jakarta ini. Pemprov DKI bertekad tidak akan meninggalkan rakyat yang sakit dan hendak berobat sehingga berpedoman KJS harus tetap berjalan. Mengenai rencana kenaikan premi, Pemprov DKI masih harus mengkalkulasi ulang.
"Kesehatan kan hak rakyat kemudian ada yang ganggu-ganggu, kan ganggu-ganggu itu namanya ngomonglah, diajak bicara tiap menit aja kita siap, tiap jam kita buka kok, itu kan namanya tidak punya rasa sosial kemanusiaaan. Dalam perang saja musuh sakit harus disembuhkan kok, ini rakyat sendiri ditinggal," jelas Jokowi, Gubenur DKI Jakarta.
Apabila nanti DPRD akan menggunakan hak interpelasinya maka Jokowi siap menjelaskan detailnya. "Ya nggak apa-apa, nggak masalah, wong kita bisa menjelasin," kata Jokowi.
No comments:
Post a Comment